Contoh Artikel

Contoh Artikel

1.    JAKARTA, KOMPAS.com — Hujan yang terus mengguyur Jakarta sejak Selasa (26/11/2013) pagi hari diperkirakan akan terus terjadi hingga sore hari. Operator Pusat Kendali Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Suratman mengatakan, hujan akan terus mengguyur Jakarta, terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

"Waspada wilayah Jakarta Selatan dan Timur," kata Suratman di Balaikota Jakarta, Selasa.
 
     Ia menambahkan, Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) baru saja memberi info kalau hujan lebat disertai angin kencang dan petir akan mengguyur di hampir seluruh wilayah Jakarta. Oleh karena itu, BPBD DKI Jakarta mengimbau kepada pengendara kendaraan bermotor dan warga untuk selalu berwaspada, terutama terhadap peristiwa pohon tumbang.

Pantauan pusat krisis BPBD DKI Jakarta, pohon tumbang telah terjadi di Jalan Raya Sunter, depan Danau Sunter, Jakarta Utara. Pohon tumbang di daerah itu menutup jalan kedua jalur dari arah Kemayoran arah Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading. Adapun genangan (kurang kata air) juga telah merendam Jalan Raya Condet arah Cililitan. Dampak dari genangan itu, arus lalu lintas dari dan ke arah Cililitan menjadi terhambat.
"Kita masih terus memantau genangan yang kemungkinan akan terus bertambah di Jakarta Timur dan Selatan," kata Suratman.

Kondisi pintu air secara keseluruhan masih berada pada posisi normal atau Siaga IV. Kecuali, pintu air Pasar Ikan yang telah meluap hingga posisi Siaga II. Pada pukul 10.00, pintu air Angke Hulu berada pada ketinggian 40 cm atau di Siaga IV, pintu air Pesanggrahan setinggi 75 cm atau di Siaga IV, pintu air Krukut Hulu setinggi 40 cm atau berada di Siaga IV, pintu air Katulampa setinggi 30 cm, pintu air Depok setinggi 95 cm, pintu air Manggarai setinggi 670 cm, pintu air Cipinang Hulu setinggi 75 cm, pintu air Sunter Hulu setinggi 50 cm, pintu air Karet setinggi 380 cm, pintu air Pulogadung setinggi 360 cm, dan Waduk Pluit setinggi 220 cm atau berada pada posisi siaga 1V.

"Kondisi kemungkinan masih akan berubah. Kawasan Bogor dan Depok hujan, awan hujan masih terpantau padat," ujar Suratman.

2.   JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan denda maksimal bagi pengendara yang menerobos jalur transjakarta resmi dimulai pada Senin (25/11/2013) kemarin. Dalam penerapan pada hari pertamanya, hasil denda tilang terhitung mencapai Rp 127 juta.

Jumlah kendaraan yang ditilang karena menerobos jalur transjakarta pada hari pertama mencapai 254 kendaraan. Bila dikalikan dengan denda maksimal sebesar Rp 500.000, maka jumlah besaran tilang mencapai angka Rp 127 juta.

 
Meski begitu, tidak semua kendaraan yang melanggar dikenakan denda maksimum. Pelanggar diberikan surat tilang berwarna merah dan nantinya harus menjalani proses persidangan untuk menentukan besaran denda.

"Nantinya hakim di pengadilan yang menentukan besaran denda," ujar Kepala Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Hindarsono saat dihubungi, Selasa (26/11/2013).

Dari 254 pelanggar yang terjaring pada hari pertama penerapan denda maksimal, pelanggaran masih didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah 217 pelanggar. Sementara itu, pelanggar roda empat berjumlah 22 orang. Angkutan umum 14 pelanggar dan 1 kendaraan besar menerobos jalur transjakarta. Polisi menyita 118 lembar SIM dan 136 STNK untuk diserahkan ke pengadilan.

"Ini termasuk mobil kedubes yang kita tilang di Jakarta Timur," kata Hindarsono.

Terhitung sejak masa sterilisasi atau sosialisasi dimulai pada 30 Oktober sampai kemarin, polisi telah melakukan penilangan terhadap 8.534 kendaraan penerobos jalur transjakarta. Sebanyak 6.486 di antaranya dilakukan oleh pengendara kendaraan roda dua, sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 1.176 pelanggar dan angkutan umum 732 pelanggar.

3. JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku yakin ada tindak pidana korupsi di balik pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century. Hal itu diungkapkannya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan KPK kepada mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono.

"Kita pada prinsip, keterangan Boediono semakin meyakinkan kita bahwa terjadi tipikor dalam pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," kata Abraham, sesaat sebelum menghadiri sebuah seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Meski begitu, Abraham tak bersedia menyampaikan sejumlah pertanyaan dari penyidik KPK kepada Boediono. Pasalnya, semua pertanyaan dari KPK sangat berkaitan dengan bukti dan fakta yang akan disampaikan pada persidangan nanti.

Selanjutnya, Abraham juga menuturkan bahwa tim penyidik KPK masih terus mendalami sebelum menyimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan Boediono telah cukup atau sebaliknya. Sampai saat ini ia belum dapat memastikan apakah penyidik KPK akan kembali memeriksa Boediono.

"Kalau dirasa belum cukup, kita masih perlu melakukan pemeriksaan. Namun kalau cukup, mungkin untuk sementara tidak," pungkasnya.

KPK telah memeriksa Wakil Presiden Boediono dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia pada akhir pekan lalu dan fokus menggali informasi mengenai keputusan Bank Indonesia memberi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Pertanyaan seputar krisis merupakan upaya penyidik KPK untuk mendapatkan gambaran akurat mengingat sebelumnya mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, tidak melihat ada krisis.

Mengenai kondisi krisis pada Oktober-November 2008, menurut Boediono, hal itu cukup mengancam perekonomian Indonesia. Kegagalan suatu institusi keuangan, sekecil apa pun, bisa menimbulkan dampak domino atau krisis sistemik

Saat itu, Indonesia tidak menerapkan blanket guarantee yang menjamin semua deposito simpanan di bank sehingga langkah penyelamatan Bank Century menjadi satu-satunya cara agar tidak terjadi krisis sistemik. Boediono meyakini, langkah penyelamatan atau pengambilalihan Bank Century merupakan langkah yang tepat. Hal itu terbukti dengan situasi krisis yang dapat dilewati pada 2009 dan perekonomian Indonesia terus tumbuh. Bahkan, pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi menempati peringkat kedua dunia, di bawah China.

4. JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memfokuskan diri mengurus Jakarta daripada memberikan komentar politis. Hal ini menyikapi pernyataan Ahok yang menginginkan Bambang DH sebagai wakil gubernur jika Joko Widodo terpilih sebagai presiden di Pilpres 2014.

"Sebaiknya, Pak Ahok konsentrasi sebagai wakil gubernur, menuruti mekanisme dari partai saja," ujar Muzani saat dihubungi, Selasa (26/11/2013).

Muzani mengakui bahwa Basuki memang memiliki hak untuk berkomentar. "Tapi kami lebih berharap agar fokusnya kepada wakil gubernur," katanya.  Menurut Muzani, perhitungan soal bursa capres masih terlalu dini dilakukan saat ini. Karena itu, dia tidak bisa berkomentar tentang pernyataan yang disampaikan Ahok.

"Begini, calon presiden kan belum ada yang pasti, proses pencalonan ini harus melalui tahapan pileg lalu pilpres. Terlalu dini kalau mengindikasikan Jokowi sebagai presiden sehingga saya agak sulit menanggapinya," pungkas Muzani. Sebelumnya, Basuki menyatakan siap menjadi gubernur DKI Jakarta jika Jokowi maju dan memenangkan Pilpres 2014. Jika skenario itu terjadi, maka kader Partai Gerindra itu menginginkan Bambang Dwi Hartono sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, Ahok sempat berseloroh ingin menjadi presiden. Padahal, Partai Gerindra sudah menetapkan Ketua Dewan Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Namun, elektabilitas Prabowo sebagai capres masih di bawah Jokowi berdasarkan berbagai hasil survei.

Hingga saat ini, PDI Perjuangan belum menentukan capres-cawapres. Keputusan itu berada di tangan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Namun, tentunya kepastian pengusungan capres-cawapres harus melihat hasil pileg karena ada syarat ambang batas presiden. 

5. JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar seleksi serta promosi jabatan terbuka atau yang populer disebut lelang jabatan untuk kepala puskesmas di DKI. Lelang jabatan tersebut dimulai bersamaan dengan lelang untuk kepala sekolah, yakni 26 November 2013.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga menjelaskan, tujuan diadakannya lelang jabatan bagi kepala puskesmas tersebut sama seperti lelang jabatan lainnya, yakni mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten berintegritas serta bersih dalam mengurusi bidang kesehatan.

"Reformasi birokrasi, itu tujuan kita. Reformasi ini mencakup perombakan sistem aturan, kelembagaan dan sumber dayanya," ujar Made di Balaikota, Jakarta, Selasa (26/11/2013) siang.

Adapun syarat formal yang harus dipenuhi yakni peserta harus minimal golongan IIIC dan sudah bekerja minimal 5 tahun di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Khusus Daerah. Calon peserta minimal lulus S1 di bidang kesehatan atau keperawatan. Terakhir, usia minimal 52 tahun.

Khusus soal syarat usia, lanjut Made, tidak berlaku bagi kepala puskesmas definitif yang hendak mengikuti lelang jabatan lagi. "Catatan kita, ada sekitar 750 pegawai negeri sipil di Pemprov DKI yang berpotensi mengikuti lelang ini. Tapi ini terserah mereka mau ikut atau tidak, yang jelas ini peluang kariernya," tuturnya.

Tahap pertama, yakni verifikasi administrasi calon peserta yang akan dimulai bersamaan dengan pendaftaran, yakni 26 November 2013 dan ditutup pada 11 Desember 2013 mendatang. Pada tanggal itu, akan diumumkan berapa yang lolos ke tahap berikut.

Selanjutnya, para peserta itu akan menjalani tes pengetahuan umum yang akan digelar pada 13 hingga 15 Desember 2013. Pada 16 hingga 31 Desember 2013 dilanjutkan dengan tes manajerial.

Pada tes ini, BKD melibatkan pihak ketiga yakni Polri, psikiater serta konsultan. Di tahap akhir, akan dipilih 44 peserta yang akan dipilih untuk mengisi 44 puskesmas DKI. "Semoga pelayanan kesehatan di Jakarta semakin baik," ujarnya.